Ketapang, RADAR TANJUNGPURA — Bertempat di Aula Pendopo Bupati Ketapang, DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh DPD HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (8/8/2026).
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap HNSI benar-benar menjadi wadah yang memahami serta memperjuangkan persoalan masyarakat nelayan.
Menyampaikan sambutan, Bupati memberi perhatian terkait tiga persoalan, yaitu paskapal atau surat kapal yang kewenangannya berada di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat, ketersediaan es balok untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta ketersediaan dan stok BBM di SPBN yang sangat penting bagi nelayan untuk dapat melaut.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang siap berkolaborasi dan memfasilitasi aspirasi nelayan sesuai kewenangan. Jika persoalan menjadi kewenangan provinsi atau pemerintah pusat, pemerintah daerah akan membantu mengomunikasikan dan mengawal aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang” ucapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa potensi perikanan Ketapang sangat besar. Jangan sampai hasil tangkapan nelayan kita melimpah, tetapi nilai ekonominya justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah.
“Kita perlu membangun ekosistem perikanan yang lebih baik, mulai dari nelayan melaut, paskapal dan perizinan, BBM dan SPBN, ketersediaan es balok, pendaratan hasil tangkapan, pengolahan hingga pemasaran” jelasnya.
“Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan. Kita duduk bersama, kita lihat kewenangannya di mana, kemudian kita carikan jalan keluarnya.” sambung Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati berharap HNSI menjadi mitra pemerintah yang aktif dan konstruktif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan, antara lain dengan memperkuat akses informasi, memperjuangkan kepentingan nelayan, membangun komunikasi dengan pemerintah, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
