ketapang, RADAR TANJUNGPURA – Mewakili Bupati, Pj. Sekretaris Daerah Ketapang Dedy Shopiardi, S.STP Membuka Forum Konsultasi Publik Pembahasan Ranwal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026, Selasa (07/01/2025) di Hotel Grandzuri Ketapang.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang, Dedy mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah yang secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai permasalahan yang dihadapi dan potensi guna mengoptimalkan hasil pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting dan merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2026 pada hari ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2026 dengan tema “Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah”.
“Proses Konsultasi Publik ini menjadi langkah strategis untuk memastikan rencana pelaksanaan pembangunan dapat dikoordinasikan secara baik serta menjawab tantangan dan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Ketapang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedy juah mengatakan seluruh pelaku pembangunan yang hadir, agar melalui Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD tahun 2026 ini, berbagai aspirasi masyarakat dapat ditampung dan diharmonisasikan dengan kebijakan serta program pembangunan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ketapang Harto, SE ,M.Si mengatakan kegiatan ini merupakan rancangan awal untuk perencanaan satu tahun.
“Tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk mendapatkan saran masukan dari seluruh stakeholder atau pemangku kepenting dalam rangka untuk penyempurnaan khusus dari Kepala Daerah terpilih,” jelasnya
Adapun kegiatan ini lanjut Harto, dihadiri sebanyak 101 peserta yang berasal dari unsur perangkat daerah di Kabupaten Ketapang, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dan BUMN serta BUMD.
“Perlu diketahui kita juga menyesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan juga kita kombinasikan RPJMD 2021-2026 yang saat ini masih perencanaan dan prioritas nasional,” tutup Harto.
