Ketapang, RADAR TANJUNGPURA – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan tamu undangan atas ketidaknyamanan terkait keterbatasan jumlah buah durian yang disediakan dalam rangkaian acara adat Pencucian Senjata Pusaka Tanah Kayong yang berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Minggu malam (28/6/2026).
Langkah ini diambil Bupati Alexander sebagai wujud tanggung jawab moral dan kerendahan hatinya sebagai kepala daerah sekaligus “tuan rumah” yang menyediakan fasilitas tempat, meskipun secara struktural ia tidak terlibat di dalam kepanitiaan acara tersebut.
Dalam keterangannya, Alexander Wilyo menjelaskan bahwa acara Cuci Senjata Pusaka tersebut sepenuhnya dikelola dan diorganisasi oleh panitia pelaksana yang telah dibentuk. Tugas utama Pemerintah Kabupaten Ketapang dan dirinya pribadi adalah mendukung penuh kelancaran acara adat, salah satunya dengan menyambut para tamu di Pendopo Bupati.
”Secara kepanitiaan, saya memang bukan bagian dari penyelenggara teknis. Namun, karena acara ini diselenggarakan di Pendopo Bupati, maka secara moral saya adalah tuan rumahnya. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, saya memohon maaf jika ada kekurangan, khususnya mengenai kuantitas durian yang tidak mampu mengakomodasi seluruh antusiasme warga,” ujarnya
dalam unggahan video resmi yang dirilis pada Senin (29/6/2026).
Bupati menambahkan, antusiasme masyarakat yang hadir di luar prediksi awal panitia. Ditambah lagi, tantangan logistik dan musim buah yang tidak menentu membuat pasokan durian berkualitas dari daerah sekitar menjadi terbatas pada hari H pelaksanaan.
Kendati diwarnai sedikit kendala teknis terkait konsumsi khas tersebut, Bupati Ketapang tetap mengapresiasi tinggi kerja keras panitia serta kesakralan jalannya ritual adat Cuci Senjata Pusaka. Acara adat ini dinilai sangat penting dalam menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya serta benda-benda bersejarah di Kabupaten Ketapang.
Ke depan, Alexander Wilyo memastikan akan ada evaluasi bersama yang lebih matang antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara kebudayaan. Tujuannya agar setiap gelaran adat besar di Ketapang dapat terfasilitasi dengan lebih sempurna, baik dari segi sarana maupun manajemen logistiknya.
