Ketapang, RADAR TANJUNGPURA – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si. serta kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat
Bertempat di Kantor Bupati, Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting sebagai wadah dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang mencapai 6,75 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,9 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,44 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,3.
Kehadiran Gubernur Kalbar ini menjadi sinyal kuat adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Ketapang. Fokus utamanya jelas: mempercepat konektivitas wilayah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Ketapang. Dukungan penuh dari Bapak Gubernur melalui sinkronisasi anggaran dan program akan mempercepat impian tersebut.” Ucap Bupati.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Barat dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif di tengah dinamika global dan keterbatasan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menyusun perencanaan yang strategis, adaptif, dan terukur, dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,16 persen, serta IPM yang meningkat menjadi 72,09.
“Masih adanya tantangan, khususnya pada sektor pendidikan masih terdapat sekitar 25 persen masyarakat yang belum menamatkan pendidikan tingkat SMA. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi fokus kebijakan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si., dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
“DPRD akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kehadiran berbagai unsur pimpinan dan stakeholder tersebut, diharapkan Musrenbang RKPD Tahun 2027 mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terarah, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.
